Sekolah Rakyat di Tengah Ancaman Resesi Demografi: Membangun Mutu, Bukan Sekadar Memperbanyak Semen

Rubrik: Opini & Analisis Kebijakan

Ditulis oleh: Tim Redaksi Jurnalistik Yayasan Kiandra Setia Bangsa

JAKARTA — Langkah pemerintah dalam mengakselerasi program Sekolah Rakyat sebagai instrumen perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu patut diapresiasi secara terbuka. Namun, di balik semangat pemerataan tersebut, kebijakan ini hadir pada momentum demografis yang serba dilematis: ketika angka kelahiran nasional justru menunjukkan tren penurunan yang kian nyata.

Data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 secara tegas menunjukkan bahwa angka fertilitas (Total Fertility Rate) Indonesia kini menyentuh 2,13 anak per perempuan, diiringi lonjakan proporsi penduduk lansia yang telah mencapai 11,97 persen.

Fenomena melandainya jumlah anak usia sekolah ini memicu pertanyaan kritis di tengah publik: Masih relevankah pemerintah gencar membangun gedung-gedung sekolah baru di saat populasi calon muridnya terus menyusut?

Persoalan Distribusi, Bukan Sekadar Jumlah

Penting untuk dipahami bahwa penurunan populasi anak usia sekolah tidak terjadi secara merata di seluruh pelosok Tanah Air. Dosen Fakultas Pendidikan dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Suryanto, menilai bahwa penurunan angka kelahiran dan keterbatasan akses pendidikan layak sejatinya tidak saling bertentangan.

“Yang kita hadapi saat ini adalah persoalan distribusi, keterjangkauan, kualitas, dan keadilan sosial,” jelas Dr. Suryanto.

Menurutnya, beberapa wilayah perdesaan memang mengalami penurunan jumlah peserta didik secara signifikan. Namun, di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan urban, serta koridor industri, kebutuhan akan daya tampung sekolah justru tetap tinggi.

Oleh karena itu, Dr. Suryanto menegaskan agar pemerintah tidak memakai data rata-rata nasional untuk merumuskan kebijakan di daerah. Kebijakan pendidikan harus berbasis data presisi mikro hingga tingkat desa dan kecamatan. Sebelum membangun sekolah baru, pemerintah wajib memetakan kapasitas sekolah yang ada dan membuat proyeksi tren siswa hingga 20 tahun ke depan.

Ia juga menyarankan penerapan konsep sekolah klaster (satu sekolah utama sebagai pusat layanan dengan sekolah kecil sebagai satelit) serta pengalihfungsian bangunan sekolah yang kosong menjadi pusat PAUD atau perpustakaan desa agar aset negara tidak terbengkalai.

Tanggapan Ketua Yayasan Kiandra Setia Bangsa: “Jangan Terjebak Kemewahan Semen”

Menanggapi dinamika ini, Ketua Yayasan Kiandra Setia Bangsa, Mulyono Widiarta, menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam memandang efektivitas program Sekolah Rakyat. Menurut Mulyono, pemerintah harus bijak membaca arah pergeseran demografi agar anggaran negara teralokasi secara tepat sasaran.

“Yayasan Kiandra Setia Bangsa memandang bahwa Sekolah Rakyat tidak boleh hanya dimaknai sebagai proyek mendirikan tembok dan atap baru,” tegas Mulyono Widiarta.

“Di tengah tren penurunan anak usia sekolah, kemewahan kita bukan lagi memperbanyak jumlah bangunan, melainkan memperkuat kualitas pembelajaran di dalam kelas. Jangan sampai kita membangun gedung megah yang lima atau sepuluh tahun ke depan justru kosong tanpa murid akibat krisis demografi lokal.”

Mulyono mendukung penuh gagasan efisiensi melalui konsep sekolah klaster dan alih fungsi gedung kosong yang digagas pakar. Menurutnya, Yayasan Kiandra Setia Bangsa siap menjadi mitra strategis dalam mendampingi masyarakat agar aset-aset pendidikan komunitas dapat difungsikan secara optimal.

Dari Akses Fisik Menuju Mutu & Dampak Nyata

Tantangan terbesar dunia pendidikan Indonesia saat ini sejatinya telah bergeser dari masalah akses fisik menuju mutu pembelajaran. Secara kuantitatif, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar Indonesia telah mencapai angka impresif 99,51 persen—artinya secara statistik hampir seluruh anak Indonesia telah mengenyam pendidikan formal.

Namun, hasil PISA 2022 menunjukkan kenyataan pahit: kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara anggota OECD. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa anak-anak Indonesia memang sudah ‘masuk sekolah’, tetapi belum belajar secara optimal (schooling without learning).

Mulyono Widiarta menekankan bahwa indikator keberhasilan Sekolah Rakyat harus diubah total:

“Uji sahih keberhasilan Sekolah Rakyat sejatinya bukan diukur dari berapa banyak gedung yang diresmikan, melainkan dari berapa banyak lulusannya yang mampu meraih pekerjaan layak dan mengentaskan keluarganya dari kemiskinan struktural,” lanjut Mulyono.

“Kebijakan guru harus lebih fleksibel melalui redistribusi tenaga pendidik yang adil dan pemanfaatan teknologi secara masif. Kita harus membangun ekosistem pendidikan yang memungkinkan setiap anak menemukan kemampuan terbaiknya.”

Rekomendasi Kebijakan Yayasan Kiandra Setia Bangsa

Sebagai kesimpulan, Yayasan Kiandra Setia Bangsa mendorong tiga pilar transformasi kebijakan pendidikan bagi pemerintah:

1. Pemetaan Data Presisi Mikro: Menghentikan patokan rata-rata nasional dan menyusun proyeksi demografi siswa hingga level kecamatan untuk 20 tahun ke depan.
2. Efisiensi Aset & Sekolah Klaster: Menghentikan proyek fisik baru di wilayah bersiswa surut, serta mengalihkan gedung kosong untuk pusat PAUD dan literasi warga.
3. Fokus pada Output Kesejahteraan: Memprioritaskan redistribusi guru berkualitas dan pelatihan vokasi adaptif agar lulusan Sekolah Rakyat langsung terserap pasar kerja.

Pendidikan adalah alat pembebasan terkuat dari kemiskinan. Di tengah perubahan demografi yang tidak terelakkan, kebijakan pendidikan yang bijak adalah kebijakan yang berfokus pada kedalaman mutu, bukan sekadar luasnya bangunan fisik.