BERITA TERKINI BERITA TERKINI - OPINI PUBLIK - INFORMASI PUBLIK - EDUKASI - LINGKUNGAN HIDUP OPINI PUBLIK YAYASAN KIANDRA SETIA BANGSA Pemkab Kuansing Kembali Fasilitasi Mediasi Sengketa Lahan Masyarakat Adat Koto Baru dan PT RAPP October 2, 2026 Katabangsa News
BERITA TERKINI - OPINI PUBLIK - INFORMASI PUBLIK - EDUKASI - LINGKUNGAN HIDUP OPINI PUBLIK YAYASAN KIANDRA SETIA BANGSA Wujud Kepedulian Pendidikan Pesisir, Yayasan Kiandra Setia Bangsa Apresiasi Revitalisasi SDN 17 Teluk Lanus October 2, 2026 Katabangsa News
BERITA TERKINI - OPINI PUBLIK - INFORMASI PUBLIK - EDUKASI - LINGKUNGAN HIDUP OPINI PUBLIK YAYASAN KIANDRA SETIA BANGSA Apresiasi Pemko Pekanbaru, Mulyono Widiarta: Modernisasi Pertanian Kunci Kesejahteraan Petani Lokal October 2, 2026 Katabangsa News
BERITA TERKINI BERITA TERKINI - OPINI PUBLIK - INFORMASI PUBLIK - EDUKASI - LINGKUNGAN HIDUP OPINI PUBLIK YAYASAN KIANDRA SETIA BANGSA Pemprov Riau Dorong Sinergi TNI-Polri Hadapi Persoalan Daerah September 28, 2026 Katabangsa News
BERITA TERKINI - OPINI PUBLIK - INFORMASI PUBLIK - EDUKASI - LINGKUNGAN HIDUP OPINI PUBLIK YAYASAN KIANDRA SETIA BANGSA Jaga Stabilitas Harga Pangan di Pekanbaru, Yayasan Kiandra Setia Bangsa Apresiasi Operasi Pasar Murah Pemprov Riau September 28, 2026 Katabangsa News
Pemkab Kuansing Kembali Fasilitasi Mediasi Sengketa Lahan Masyarakat Adat Koto Baru dan PT RAPP October 2, 2026 Katabangsa News
Wujud Kepedulian Pendidikan Pesisir, Yayasan Kiandra Setia Bangsa Apresiasi Revitalisasi SDN 17 Teluk Lanus October 2, 2026 Katabangsa News
BERITA TERKINI - OPINI PUBLIK - INFORMASI PUBLIK - EDUKASI - LINGKUNGAN HIDUP Anatomi Krisis Ekologi Kontemporer di Kabupaten Bintan June 24, 2026 Katabangsa News Menyoroti Ancaman Penambangan Pasir Ilegal dan Pencemaran Minyak Lintas Batas terhadap Kelestarian Lingkungan Pesisir. Oleh: Divisi Kajian Kebijakan Lingkungan dan Edukasi Publik Yayasan Kiandra Setia Bangsa Krisis Lingkungan yang Tidak…
BERITA TERKINI - OPINI PUBLIK - INFORMASI PUBLIK - EDUKASI - LINGKUNGAN HIDUP Menakar Urgensi Legalitas Hutan Adat di Rokan Hulu: Jalan Terjal Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Pemulihan Hak Ulayat. June 24, 2026 Katabangsa News Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, merupakan salah satu wilayah yang memperlihatkan kompleksitas tersebut. Berbagai komunitas adat yang memiliki hubungan historis dengan kawasan hutan masih menghadapi berbagai kendala administratif, regulatif, maupun…
BERITA TERKINI - OPINI PUBLIK - INFORMASI PUBLIK - EDUKASI - LINGKUNGAN HIDUP Ranah Tata Kelola Pendanaan Iklim: Mengurai Peran Lembaga Perantara (Lemtara), Dinamika Agraria, dan Akselerasi Hak Kelola Masyarakat Adat di Sumatera Barat. June 24, 2026 Katabangsa News Melalui dukungan pendanaan dari Green Climate Fund (GCF) senilai sekitar USD 3,5 juta atau setara Rp56 miliar, berbagai program perlindungan hutan berbasis masyarakat dan nagari mulai diperkuat sebagai bagian dari…
BERITA TERKINI - OPINI PUBLIK - INFORMASI PUBLIK - EDUKASI - LINGKUNGAN HIDUP Program Perhutanan Sosial di Riau Jangkau 35.815 KK: Momentum Mewujudkan Keadilan Agraria dan Kelestarian Lingkungan Berkelanjutan. June 24, 2026 Katabangsa News Bagi Provinsi Riau yang memiliki kawasan hutan luas sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan, keberhasilan program ini menjadi momentum penting untuk mendorong model pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dan kelestarian alam.…
BERITA TERKINI Menyoal Urgensi Akselerasi Legalisasi Hutan Adat di Kabupaten Pasaman: Hambatan Struktural dan Resolusi Konflik Agraria. June 24, 2026 Katabangsa News Secara de facto, praktik tata kelola hutan berbasis kearifan lokal (seperti konsep hutan larangan) masih dipertahankan oleh berbagai MHA di Kabupaten Pasaman. Namun, secara de jure (hukum positif), status penguasaan…
BERITA TERKINI - OPINI PUBLIK - INFORMASI PUBLIK - EDUKASI - LINGKUNGAN HIDUP Urgensi Akselerasi Legalisasi Hutan Adat: Menjaga Ruang Hidup, Memperkuat Kearifan Lokal, dan Melindungi Ekosistem di Jorong Gantiang, Kenagarian Rao Utara. June 24, 2026 Katabangsa News Sejak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, negara telah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang…
BERITA TERKINI - OPINI PUBLIK - INFORMASI PUBLIK - EDUKASI - LINGKUNGAN HIDUP Menyoal Legalitas Ruang Hidup:Urgensi Pengakuan Hutan Adat dan Hak Tenurial Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Indragiri Hilir. June 24, 2026 Katabangsa News Konstitusi Republik Indonesia melalui Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan…
BERITA TERKINI - OPINI PUBLIK - INFORMASI PUBLIK - EDUKASI - LINGKUNGAN HIDUP Menyoal Legalitas Hutan Adat: Potret Lambatnya Pengakuan Hak Ulayat di Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. June 24, 2026 Katabangsa News Di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi, proses legalisasi hutan adat menunjukkan dinamika yang berbeda. Di satu sisi terdapat wilayah yang masih menghadapi hambatan regulasi dan…
BERITA TERKINI - OPINI PUBLIK - INFORMASI PUBLIK - EDUKASI - LINGKUNGAN HIDUP Menyoal Legalitas Hutan Adat: Potret Lambatnya Pengakuan Hak Ulayat di Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. June 24, 2026 Katabangsa News Di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi, proses legalisasi hutan adat menunjukkan dinamika yang berbeda. Di satu sisi terdapat wilayah yang masih menghadapi hambatan regulasi dan…
BERITA TERKINI - OPINI PUBLIK - INFORMASI PUBLIK - EDUKASI - LINGKUNGAN HIDUP Dekonstruksi Konflik Tenurial: Menakar Hambatan Yuridis dan Batasan Struktural dalam Pengakuan Hutan Adat di Kabupaten Pelalawan. June 24, 2026 Katabangsa News Lebih dari satu dekade setelah putusan tersebut diterbitkan, berbagai komunitas adat masih menghadapi tantangan administratif, regulatif, sosial, maupun struktural dalam memperoleh pengakuan yang sah atas ruang hidup mereka. Oleh: Tim…