Lima kabupaten terdampak; pemerintah menyebut pelanggaran perizinan berulang, mulai kebakaran lahan gambut hingga kebun sawit ilegal di dalam konsesi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan keputusan ini bertujuan menegakkan hukum.

JAKARTA — Kementerian Kehutanan resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), salah satu produsen pulp dan kertas terbesar di dunia, dengan luas areal konsesi 338.536 hektare yang tersebar di lima kabupaten di Provinsi Riau. Keputusan diambil melalui Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani Wakil Menteri Kehutanan Yanardhi Hartaman Dwiputra dan Kepala Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Anggiat Nainggolan, Kamis (20/11/2025), di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, dan disaksikan langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Dengan pencabutan tersebut, seluruh kegiatan usaha di dalam areal izin dinyatakan berhenti dan lahan kembali berada dalam penguasaan negara. Konsesi yang dicabut mencakup wilayah Kabupaten Pelalawan, Siak, Kampar, Kuantan Singingi, hingga Kepulauan Meranti.

Pelanggaran Perizinan Berulang

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pencabutan izin dilakukan karena perusahaan diduga melanggar ketentuan perizinan yang dimilikinya.

“Tujuan utama keputusan ini adalah menegakkan hukum. Kita mencabut izin dalam skema tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan peruntukan izinnya. Ini jelas pelanggaran perizinan, jadi harus ada penegakan hukum,” ujar Raja Juli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis (20/11/2025), seperti dikutip Antara dan Tempo.

Wakil Menteri Yanardhi Hartaman Dwiputra menjelaskan bahwa satgas menemukan rangkaian persoalan kepatuhan: kebakaran lahan gambut berulang di dalam konsesi, aktivitas kebun sawit tanpa izin, penambangan ilegal, pemanfaatan kayu tanpa melalui mekanisme yang semestinya, serta pencemaran daerah aliran sungai.

“Ini bukan tentang pencabutan izin suatu sekali saja. Ini suatu rangkaian dari mulai kepatuhan perizinan, pemanfaatan kayu yang tidak melalui mekanisme yang seharusnya, lalu mencemari DAS, kebakaran lahan gambut,” kata Yanardhi di lokasi kejadian, sebagaimana dilansir Tempo.

Empat Perusahaan Grup yang Sama

Pencabutan bukan hanya menyasar PT RAPP. Kepala Satgas PKH Anggiat Nainggolan mengungkapkan bahwa kebun sawit ilegal di dalam kawasan konsesi dioperasikan oleh empat perusahaan yang seluruhnya terhubung dengan grup korporasi yang sama: PT RAPP, PT Riau Andalan Kertas, PT Bina Daya Bala Pulp, dan PT Aria Effendi.

“Kami menemukan operasi kelapa sawit ilegal di dalam area konsesi kehutanan. Di sinilah kita mengambil tindakan hukum,” ujar Anggiat dalam konferensi pers, seperti dilansir Associated Press.

Sebagian besar konsesi tersebut merupakan lahan gambut — jenis lahan yang rawan terbakar dan menjadi pemicu asap lintas batas provinsi saat musim kemarau. Satgas PKH mencatat pula adanya temuan kerusakan pada kawasan lindung serta gangguan terhadap kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo, habitat utama gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) yang telah lama terancam deforestasi dan konflik satwa–manusia.

Dalam laporan Satgas PKH, areal kebun sawit tanpa izin di dalam konsesi diketahui mencapai 18.362,74 hektare, tambang ilegal 541,46 hektare, dan kerusakan kawasan lindung 211,54 hektare. (Angka rincian ini perlu dicek silang dengan dokumen keputusan sebelum terbit — lihat catatan redaksi.)

Kewajiban Pemulihan Tetap Menggantung

Meskipun izin usahanya telah dicabut, negara tidak melepaskan PT RAPP dari tanggung jawab lingkungan. Dalam keputusan tersebut, pemerintah menetapkan serangkaian kewajiban yang harus tetap dipenuhi perusahaan, antara lain rehabilitasi lahan gambut, pemulihan kawasan hutan rusak, penanaman kembali, perlindungan kawasan lindung, serta kompensasi bagi masyarakat lokal yang terdampak operasi perusahaan selama ini.

“Yang izinnya dicabut harus melakukan rehabilitasi gambut, kawasan hutan rusak, penanaman kembali, dan perlindungan kawasan lindung, serta kompensasi komunitas lokal yang terpengaruh operasi,” jelas Anggiat Nainggolan, dikutip dari Associated Press.

Menanggapi keputusan itu, Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) — induk usaha RAPP yang tergabung dalam Royal Golden Eagle (RGE) dan berkantor pusat di Singapura — menyatakan menerima keputusan pemerintah dan mengaku siap memenuhi seluruh kewajibannya, termasuk menggelar pertemuan dengan pejabat pemerintah pasca-keputusan. Grup ini menguasai konsesi hutan sekitar 1,36 juta hektare di Riau dan Sumatera Utara.

Konteks: Perberian Penegakan di Era Satgas PKH

Keputusan atas PT RAPP merupakan bagian dari gelombang penertiban kawasan hutan yang digencarkan pemerintah sejak awal 2025, saat Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Sepanjang tahun ini, pemerintah telah mencabut izin sejumlah besar perusahaan perkebunan dan kehutanan, di antaranya operator di kawasan Taman Nasional Komodo, konsesi sawit dan pabrik kelapa sawit di Raja Ampat, Papua Barat Daya, hingga perusahaan beroperasi di dalam Taman Nasional Tesso Nilo itu sendiri.

Raja Juli Antoni menegaskan pencabutan izin PT RAPP merupakan bagian dari agenda pemulihan kawasan hutan yang lebih luas.

“Sebenarnya kita saat ini sedang memprogramkan untuk mengembalikan seluruh kawasan hutan yang dipulihkan,” katanya, dikutip Tempo, menambahkan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan tugas yang diberikan Presiden Prabowo.

Implikasi di Lapangan

Pencabutan izin terbesar ini menimbulkan sejumlah pertanyaan yang akan terus dipantau, antara lain: nasib pasokan bahan baku industri pulp dan kertas nasional, keberlangsungan usaha mitra masyarakat dan karyawan di sekitar konsesi, serta eksekusi kewajiban pemulihan lingkungan yang menurut berbagai organisasi lingkungan kerap terkendala di kasus-kasus serupa. Di sisi lain, para pemerhati konservasi menilai langkah ini membuka peluang pemulihan habitat gajah Sumatera di koridor Tesso Nilo yang selama bertahun-tahun terkuras.

Satgas PKH menyatakan akan memantau kepastian pemberlakuan keputusan, termasuk kepatuhan perusahaan terhadap seluruh kewajiban pemulihan yang diatur dalam keputusan bersama tersebut. (rhm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *