KataBangsaNews.com

RUU Perampasan Aset hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan memperkenalkan mekanisme hukum yang berorientasi pada aset itu sendiri, bukan semata-mata pada penghukuman terhadap individu. Oleh: Tim Peneliti Yuridis dan Kebijakan…

Bagi Yayasan Kiandra Setia Bangsa, keberadaan regulasi ini bukan semata-mata persoalan tata ruang, melainkan bagian dari upaya menjaga kedaulatan pangan, keadilan agraria, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Oleh: Tim Advokasi dan…

Pasal 385 KUHP lama mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengalihkan, menjual, menggadaikan, menyewakan, atau membebankan hak atas tanah yang diketahui bukan miliknya dapat dipidana penjara paling lama empat…

Sebagai lembaga yang berkomitmen pada edukasi masyarakat dan kelestarian bangsa, Yayasan Kiandra Setia Bangsa memandang bahwa ketidakefektifan ini tidak boleh dibiarkan menjadi kewajaran normatif. Oleh: Divisi Kajian Kebijakan Publik dan…

Melalui artikel edukatif ini, Yayasan Kiandra Setia Bangsa mengajak masyarakat untuk memahami tantangan tata kelola persampahan sekaligus mendorong lahirnya solusi kolaboratif demi terwujudnya lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Oleh:…

Analisis mendalam mengenai perubahan UU PPLH pasca UU Cipta Kerja, dampaknya terhadap investasi, dunia usaha, partisipasi publik, serta masa depan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Oleh: Tim Publikasi dan Eukasi Masyarakat…

Program Prioritas Nasional Dorong Akses Pendidikan Inklusif, Transparan, dan Berkeadilan, Program ini dirancang sebagai salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan, pemberdayaan, serta peningkatan kualitas…