Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Diharapkan Mewujudkan Pertambangan Rakyat yang Legal, Aman, dan Berkelanjutan. RIAU – (Yayasan Kiandra Setia Bangsa) Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang legal, tertib, aman, dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi yang semakin erat antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat guna mempercepat legalisasi aktivitas pertambangan rakyat, sekaligus mengurangi praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang selama ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, sosial, keselamatan kerja, dan kerusakan lingkungan. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan koordinasi bersama Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang berlangsung di Ruang Rapat Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru. Pertemuan lintas sektor tersebut menjadi momentum penting dalam mempercepat implementasi kebijakan nasional terkait legalisasi pertambangan rakyat sebagai bagian dari upaya reformasi tata kelola sumber daya mineral yang berpihak kepada masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Fokus Pengembangan: WPR Kuantan Singingi dan Pertambangan Batubara Inhu Dalam forum koordinasi tersebut, terdapat dua agenda strategis yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Riau, yaitu: Percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) sebagai solusi legal bagi aktivitas pertambangan rakyat yang selama ini masih didominasi praktik tanpa izin. Pengembangan sektor pertambangan batubara yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) melalui penerapan prinsip pertambangan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Percepatan proses perizinan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat penambang, meningkatkan penerimaan negara dan daerah, sekaligus menciptakan aktivitas pertambangan yang memenuhi aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Legalisasi Tambang Rakyat sebagai Solusi Perlindungan Masyarakat Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dalam melakukan transformasi aktivitas pertambangan rakyat yang selama ini berlangsung secara ilegal menjadi kegiatan usaha yang memiliki legalitas resmi melalui mekanisme Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Menurutnya, legalisasi bukan semata-mata persoalan administrasi perizinan, melainkan langkah nyata dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Beberapa tujuan utama kebijakan tersebut antara lain: 1. Meningkatkan Perlindungan Hukum Dengan adanya legalitas melalui IPR, masyarakat penambang memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas pertambangan sehingga tidak lagi berada dalam posisi rentan terhadap tindakan penegakan hukum akibat aktivitas tanpa izin. 2. Menjamin Keselamatan Kerja Legalisasi membuka ruang penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang lebih baik sehingga risiko kecelakaan kerja dapat ditekan secara signifikan. 3. Menjaga Kelestarian Lingkungan Kegiatan pertambangan yang legal wajib memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran, reklamasi lahan, serta pengawasan terhadap penggunaan bahan berbahaya. 4. Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Dengan tata kelola yang baik, aktivitas pertambangan rakyat diharapkan mampu menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Tantangan Besar: Mengakhiri Praktik PETI Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) selama ini menjadi salah satu persoalan serius di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Selain melanggar ketentuan hukum, aktivitas tersebut sering kali menimbulkan dampak negatif berupa: Kerusakan kawasan hutan dan lahan produktif; Pendangkalan serta pencemaran sungai; Penggunaan merkuri dan bahan kimia berbahaya yang mengancam kesehatan masyarakat; Tingginya risiko kecelakaan kerja akibat tidak diterapkannya standar keselamatan; Potensi konflik sosial serta hilangnya penerimaan negara dan daerah dari sektor pertambangan. Karena itu, percepatan legalisasi melalui penetapan dan pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menjadi salah satu solusi strategis yang diharapkan mampu mengurangi praktik pertambangan ilegal secara bertahap. Edukasi Publik dan Himbauan Yayasan Kiandra Setia Bangsa Sebagai lembaga yang memiliki komitmen dalam bidang pendidikan hukum, pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, serta penguatan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan, Yayasan Kiandra Setia Bangsa menyampaikan apresiasi atas langkah strategis Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Pusat dalam mempercepat legalisasi pertambangan rakyat. Yayasan juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung kebijakan tersebut melalui langkah-langkah berikut: 1. Patuhi Seluruh Ketentuan Perizinan Masyarakat penambang di Kabupaten Kuantan Singingi maupun Kabupaten Indragiri Hulu diimbau untuk segera mengikuti setiap tahapan pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah. 2. Hentikan Aktivitas Pertambangan Ilegal Seluruh pelaku usaha maupun masyarakat diharapkan tidak lagi melakukan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) karena selain melanggar hukum juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat sulit dipulihkan. 3. Lindungi Sungai dan Ekosistem Penggunaan merkuri dan bahan kimia berbahaya harus dihentikan demi menjaga kualitas air, kesehatan masyarakat, keberlangsungan perikanan, serta kelestarian ekosistem sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Riau. 4. Utamakan Keselamatan Kerja Setiap aktivitas pertambangan harus mengedepankan standar keselamatan kerja agar tidak lagi menimbulkan korban jiwa maupun kecelakaan kerja yang dapat dicegah. 5. Dukung Pertambangan Berkelanjutan Kekayaan sumber daya mineral merupakan aset bersama yang harus dikelola secara bertanggung jawab agar manfaat ekonominya dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Membangun Masa Depan Pertambangan Riau yang Berkeadilan Percepatan legalisasi pertambangan rakyat melalui pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Kuantan Singingi menjadi langkah strategis dalam membangun tata kelola pertambangan yang lebih baik di Provinsi Riau. Keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, hingga masyarakat penambang itu sendiri. Dengan komitmen bersama, Riau memiliki peluang besar untuk mewujudkan sektor pertambangan rakyat yang legal, aman, produktif, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Himbauan Media Center Yayasan Kiandra Setia Bangsa Mari bersama mendukung transformasi tata kelola pertambangan rakyat di Provinsi Riau. Hentikan praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), patuhi seluruh ketentuan perizinan, jaga kelestarian lingkungan, serta wujudkan pertambangan yang aman, legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat serta masa depan Bumi Lancang Kuning.“Mengawal Kebijakan Publik, Menegakkan Edukasi Hukum, dan Mendorong Pembangunan Berkelanjutan.” Post navigation Kado Hari Bhayangkara ke-80: Polda Riau Tuntaskan 110 Jembatan Merah Putih Presisi untuk Masyarakat.
