PEKANBARU, YKSB — Krisis abrasi dan intrusi air laut yang melanda Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, semakin menjadi perhatian serius. Kerusakan kawasan pesisir tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem, tetapi juga berdampak langsung terhadap sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada perkebunan kelapa. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan penanganan terpadu kawasan pesisir Desa Kuala Selat sebagai salah satu wilayah percontohan pemulihan ekologi dan penguatan ketahanan masyarakat pesisir. Pembahasan mengenai langkah tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Dukungan Penataan Desa Kuala Selat bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) secara virtual di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kantor Gubernur Riau, Selasa (8/9/2026). Yayasan Kiandra Setia Bangsa menilai konsolidasi lintas sektor tersebut merupakan langkah strategis untuk menghadapi persoalan abrasi secara lebih komprehensif. Penanganan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan ekosistem, keberlanjutan ekonomi masyarakat, serta perlindungan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. 1.248 Hektare Perkebunan Kelapa Terdampak Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus mengawal usulan pembangunan secara berjenjang, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Langkah tersebut ditujukan agar kebutuhan mendesak masyarakat Kuala Selat dapat segera memperoleh dukungan dan direalisasikan secara terukur. Sementara itu, Bupati Indragiri Hilir, Herman, mengungkapkan bahwa dampak abrasi dan intrusi air laut telah menyebabkan sekitar 1.248 hektare lahan perkebunan kelapa masyarakat mengalami kerusakan hingga tidak lagi produktif. Kerusakan tersebut menjadi persoalan serius karena perkebunan kelapa merupakan salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat di kawasan tersebut. Abrasi yang berlangsung terus-menerus juga berpotensi mempersempit ruang hidup masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kerentanan kawasan terhadap perubahan kondisi pesisir. Atas dasar kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah intervensi fisik dan ekologis secara bertahap. Tiga Langkah Utama Penanganan Kuala Selat Pertama, pembangunan pemecah gelombang (breakwater).Infrastruktur ini diproyeksikan menjadi salah satu perlindungan fisik untuk mengurangi energi gelombang dan menekan laju pengikisan garis pantai. Kedua, penyusunan tanggul pelindung.Tanggul diperlukan untuk membantu melindungi kawasan permukiman dan lahan masyarakat dari ancaman intrusi air laut serta dampak gelombang pasang. Ketiga, rehabilitasi mangrove dan pemulihan lahan.Penanaman kembali mangrove sebagai sabuk hijau (green belt) menjadi bagian penting dari strategi pemulihan ekologis. Vegetasi pesisir tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan alami pantai sekaligus mendukung pemulihan fungsi ekosistem. Pemulihan lahan produktif juga perlu berjalan beriringan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan perlindungan fisik dari abrasi, tetapi secara bertahap dapat kembali memperoleh manfaat ekonomi dari lahan yang terdampak. Tidak Cukup Infrastruktur, Ekosistem Harus Dipulihkan Yayasan Kiandra Setia Bangsa memandang penanganan abrasi Kuala Selat perlu menggunakan pendekatan integratif antara perlindungan fisik, rehabilitasi ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan breakwater dan tanggul memang penting untuk menghadapi tekanan gelombang dan intrusi air laut. Namun, keberhasilannya dalam jangka panjang akan semakin kuat apabila dibarengi dengan pemulihan vegetasi pesisir, khususnya mangrove, serta pengelolaan kawasan yang mempertimbangkan karakter ekologis setempat. Dengan demikian, penataan Kuala Selat tidak berhenti pada upaya menghentikan kerusakan, tetapi diarahkan untuk membangun kembali ketahanan ekologis dan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Kuala Selat Diharapkan Menjadi Model Penanganan Pesisir Pemerintah Provinsi Riau memproyeksikan penanganan Kuala Selat dapat menjadi tolok ukur (benchmark) bagi penanganan desa-desa pesisir lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir yang menghadapi persoalan serupa. Pendekatan tersebut penting karena persoalan abrasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan garis pantai, tetapi memiliki efek berantai terhadap ketahanan pangan, pendapatan masyarakat, kesehatan lingkungan, permukiman, hingga keberlanjutan kehidupan generasi berikutnya. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Riau, pemerintah desa, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya perlu diperkuat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan. Kolaborasi Menjadi Kunci Pemulihan Yayasan Kiandra Setia Bangsa mendukung percepatan penanganan kawasan Kuala Selat dengan tetap menempatkan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama. Kolaborasi lintas lembaga diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur pelindung sekaligus memastikan program rehabilitasi lingkungan berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Pemulihan kawasan pesisir Kuala Selat pada akhirnya bukan hanya tentang menyelamatkan garis pantai, tetapi juga menyelamatkan ruang hidup, sumber penghidupan, dan masa depan masyarakat pesisir Riau. Keberhasilan program tersebut akan sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, ketepatan desain intervensi, pengawasan pelaksanaan, serta keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari sistem pengelolaan kawasan pesisir. Catatan Redaksi Yayasan Kiandra Setia Bangsa:Yayasan Kiandra Setia Bangsa mendukung setiap langkah kolaboratif untuk memperkuat perlindungan masyarakat pesisir dan memulihkan ekosistem yang mengalami tekanan. Penanganan abrasi perlu dilakukan secara terpadu dengan menggabungkan pembangunan infrastruktur, rehabilitasi mangrove, pemulihan lahan produktif, serta pemberdayaan masyarakat. Kuala Selat dapat menjadi momentum untuk membangun model pemulihan pesisir yang berorientasi pada keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi. Penulis: Tim Litbang Yayasan Kiandra Setia BangsaKategori: Publikasi Ilmiah dan Edukasi PublikEditor: Media Center Yayasan Kiandra Setia Bangsa Post navigation Perkuat Kesiapsiagaan Tapak: APHI Riau Mendorong Kolaborasi Multi-Pihak Bebas Kebakaran Hutan dan Lahan Standardisasi Higiene dan Sanitasi SPPG: Menguji Komitmen Keamanan Pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis