Perkuat Kesiapsiagaan Tapak: APHI Riau Mendorong Kolaborasi Multi-Pihak Bebas Kebakaran Hutan dan Lahan

Pendekatan sinergis antara pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, aparatur pemerintah, dan masyarakat lokal menjadi kunci mendasar perlindungan lanskap ekologi secara berkelanjutan.

PEKANBARU, YKSB — Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komisariat Daerah (Komda) Riau menegaskan komitmennya untuk memperkuat azas gotong royong dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan serta penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di tingkat tapak. Langkah terpadu ini melibatkan sinergi erat antara pemerintah desa, masyarakat setempat, pemerintah daerah tingkat kecamatan dan kabupaten, TNI-Polri, serta perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada sektor hutan tanaman.

Ketua APHI Komda Riau, Muller Tampubolon, menyatakan bahwa dukungan operasional, peminjaman peralatan pemadaman modern, hingga pengerahan personel terlatih oleh para anggota PBPH ke wilayah sekitar areal kerja merupakan wujud nyata penerapan prinsip kemitraan serta gotong royong dalam menghadapi ancaman bencana ekologis secara proaktif.

“Karhutla merupakan persoalan bersama yang membutuhkan respons cepat dan koordinasi kuat. Ketika terjadi kebakaran di desa atau wilayah sekitar areal kerja, anggota APHI berupaya membantu sesuai kapasitas yang tersedia serta tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, TNI-POLRI, dan masyarakat setempat,” ujar Muller Tampubolon di Pekanbaru.

Perhitungan Perlindungan Lanskap Tanpa Batas Administrasi

Lebih lanjut, Muller menekankan bahwa aksi tanggap darurat dan pemadaman di luar areal konsesi PBPH memegang peranan vital agar kobaran api tidak meluas secara masif. Kebijakan ini berdasar pada realitas lapangan bahwa bencana kebakaran tidak mengenali batas administrasi maupun boundary pengelolaan lahan. Oleh karena itu, langkah mitigasi terpadu bertujuan langsung untuk menekan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, kestabilan kegiatan ekonomi warga, serta kelestarian ekosistem lokal.

Atas dedikasi dan keterlibatan aktif di lapangan, berbagai pihak—termasuk pemerintah kecamatan, pemerintah desa, jajaran Koramil, hingga Polsek lokal—memberikan surat penghargaan dan apresiasi resmi kepada unit-unit PBPH. Menurut APHI Riau, pengakuan tersebut membuktikan bahwa kolaborasi konkret di tingkat tapak memberikan manfaat nyata bagi perlindungan keselamatan warga.

“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi PBPH anggota APHI untuk terus melakukan sosialisasi bahaya pembukaan lahan dengan membakar, meningkatkan kesiapsiagaan, patroli, deteksi dini, penyediaan sumber air, serta dukungan tenaga pemadaman dan sarpras apabila dibutuhkan,” tambahnya.

Apresiasi dan Komitmen Bersama Pemimpin Lokal

Apresiasi kolektif disampaikan oleh jajaran kepemimpinan tingkat kecamatan dan desa di Provinsi Riau, antara lain Camat Koto Gasib (Wendi), Camat Sungai Apit (Muktasar), Penghulu Desa Rantau Panjang (Gunarto), Kades Kuala Panduk Teluk Meranti (Tomjon), Kades Simpang Medan Kelayang (Baharudin), Kades Kembang Bungo Ukui (Rajat), Kades Gemala Sari Rangsang (Erpandi), Kades Kasang Padang Bonai (Mulyadi), serta Kades Mengkupan Sungai Apit (Muhir). Mereka menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan profesional, baik tanggap personel maupun bantuan sarana prasarana yang disalurkan secara sigap oleh perusahaan PBPH.

Perwakilan pemerintah lokal menandaskan bahwa keterlibatan aktif korporasi sangat membantu kerja jajaran pemerintah daerah dan masyarakat dalam menanggulangi titik api secara aman, terukur, dan terkoordinasi. Para pimpinan wilayah sepakat bahwa koordinasi tidak boleh berhenti pada saat krisis pemadaman saja, melainkan harus diperkuat pada tahap mitigasi dan pencegahan dini melalui pembentukan peta rawan bencana, patroli bersama, edukasi publik, serta pemantauan berkala ketersediaan embung dan sumber air.

Menuju Sistem Pencegahan Berkelanjutan

Ke depan, APHI Komda Riau berharap model kolaborasi dan budaya gotong royong ini bertransformasi menjadi kerangka kerja pencegahan karhutla yang lebih sistematis dan terstruktur. Pembagian peran yang presisi antara pemerintah daerah, pemegang PBPH, aparat keamanan TNI-Polri, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan warga desa dinilai menjadi pondasi utama untuk mengunci potensi risiko karhutla sedini mungkin.

Catatan Redaksi Yayasan Kiandra Setia Bangsa:

Yayasan Kiandra Setia Bangsa mendukung penuh setiap inisiatif kolaboratif yang menempatkan keselamatan masyarakat, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pemulihan lingkungan sebagai prioritas utama. Sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan komunitas lokal merupakan pilar penting dalam mewujudkan lingkungan yang tangguh bencana dan lestari demi masa depan bangsa.

Penulis             : Tim Litbang Yayasan Kiandra Setia Bangsa
Kategori          : Publikasi Ilmiah dan Edukasi Publik
Kontak             : Media Center Yayasan Kiandra Setia Bangsa