Membongkar "Jatah Preman" 7 Batang: Gurita Pemerasan Anggaran dan Korupsi Berjamaah di Lingkaran Pemprov Riau

PEKANBARU, (KATABANGSANEWS.COM) – 19/05/2026 Slogan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih di Provinsi Riau kembali runtuh ke titik nadir. Kasus dugaan korupsi, suap, dan pemerasan anggaran proyek infrastruktur yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, kini memasuki babak baru yang semakin benderang di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru.

Bukan sekadar perkara suap biasa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kejahatan ini dirancang secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan aktor-aktor penting di ring satu Pemerintah Provinsi Riau. Di balik panggung kekuasaan, para pejabat teras diduga menggunakan metode intimidasi gaya premanisme birokrasi demi menguras kas daerah.

Anatomi Kasus: Modus "Jatah Preman" dan Sandi "7 Batang"

Konstruksi perkara yang dibongkar Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memetakan bagaimana anggaran publik dimanipulasi secara brutal demi setoran sang kepala daerah:

Penggelembungan Anggaran Kilat: Kasus ini bermula ketika Abdul Wahid mengintervensi pagu anggaran unit kerja di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau untuk Tahun Anggaran 2025. Anggaran rutin untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) jalan dan jembatan yang semula bernilai Rp71,6 miliar, melambung drastis hingga Rp177,4 miliar. Kenaikan sepihak hingga 147% ini bukan tanpa motif.

Intimidasi dan Pemerasan Jabatan: Sebagai imbal balik atas kenaikan anggaran tersebut, Abdul Wahid melalui orang kepercayaannya menuntut komitmen fee operasional sebesar 5%. Di internal Dinas PUPR-PKPP, tarikan wajib ini populer dengan istilah "jatah preman". Pejabat atau Kepala UPT yang berani menolak langsung diancam dengan sanksi non-job, mutasi massal, hingga pencopotan dari jabatannya.

Kode Rahasia "7 Batang": Guna menyamarkan jejak transaksi, para komplotan menggunakan kode rahasia "7 Batang". Sandi ini merujuk pada target nominal uang pemerasan yang wajib dikumpulkan, yakni sebesar Rp7 miliar. Dari komitmen tersebut, duit haram senilai Rp4,05 miliar berhasil ditarik secara bertahap dalam tiga gelombang operasional.

Keterlibatan Aktor Ring Satu: Siapa Berperan Apa?

Abdul Wahid tidak bermain tunggal. JPU KPK menegaskan sang gubernur menggunakan tangan-tangan bawahannya agar namanya tetap bersih secara formal di atas kertas. Tiga sosok sentral di lingkaran kekuasaan Pemprov Riau telah terseret ke pusaran hukum:

Muhammad Arief Setiawan (Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau): Bertindak sebagai representasi langsung sekaligus "perpanjangan tangan" gubernur di dinas basah. Arief berperan memerintahkan pengumpulan dana, menekan para Kepala UPT, serta memastikan persentase jatah preman dinaikkan dari opsi awal 2,5% menjadi 5%.

Dani M. Nursalam (Tenaga Ahli Gubernur Riau): Ikut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat menjembatani komunikasi politik, mengatur plot proyek, serta mengondisikan aliran dana setoran dari dinas ke kantong pribadi penguasa.

Ajudan & Orang Kepercayaan (Ferry Yunanda & Tata Maulana): Bertindak sebagai operator lapangan. Ferry Yunanda (Sekretaris Dinas PUPR) menjadi pengumpul uang dari enam Kepala UPT wilayah. Tragisnya, dalam dakwaan terungkap bahwa sejumlah Kepala UPT yang ketakutan dicopot jabatannya terpaksa meminjam uang ke bank demi bisa menyetor "jatah preman" tersebut. KPK juga telah menahan ajudan pribadi Wahid seiring meluasnya penyidikan aliran dana.

Tanggapan dan Alibi Para Terduga di Persidangan

Menghadapi dakwaan berlapis mengenai pemerasan jabatan (Pasal 12e, 12f, dan 12B UU Tipikor), kubu Abdul Wahid dan kroninya mencoba melakukan perlawanan hukum melalui nota keberatan (eksepsi):

Alibi Abdul Wahid: Melalui tim penasihat hukumnya, Abdul Wahid berdalih tidak mengetahui secara teknis mengenai penarikan komitmen fee di tingkat UPT Dinas PUPR. Kubu terdakwa mengklaim tindakan pengumpulan uang tersebut merupakan inisiatif liar dari bawahannya (Kadis dan Sekretaris Dinas) tanpa ada instruksi tertulis langsung darinya. Wahid memosisikan dirinya sebagai korban dari sistem pelaporan sepihak bawahannya.

Tanggapan JPU KPK: Alibi tersebut langsung dipatahkan oleh Jaksa KPK dalam sidang lanjutan di PN Pekanbaru. Jaksa menyatakan skema ini sangat terstruktur. Sangat tidak logis jika anggaran dinas melonjak ratusan miliar dan uang mengalir ke rumah dinas gubernur tanpa adanya koordinasi mutlak dari pucuk pimpinan tertinggi. Bukti sitaan berupa uang tunai mata uang asing senilai Rp1,6 miliar (termasuk USD dan Poundsterling) yang ditemukan langsung saat penggeledahan di rumah pribadi Abdul Wahid menjadi kartu truf yang sulit dibantah.

Kesimpulan Redaksi: Mahalnya Biaya Politik, Rakyat Jadi Korban

Sengkarut "jatah preman" di tubuh birokrasi Riau membuktikan bahwa sistem pemerintahan daerah masih tersandera oleh lingkaran setan biaya politik yang mahal. Proyek jalan dan jembatan yang seharusnya dibangun dengan kualitas terbaik demi keselamatan mobilitas masyarakat Riau, justru disunat sejak dalam pikiran untuk memenuhi syahwat kekuasaan.

Sidang di PN Pekanbaru bukan sekadar mengadili Abdul Wahid secara fisik, melainkan menjadi ujian moral bagi penegakan hukum di Indonesia. KPK dan Majelis Hakim wajib mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya, termasuk memburu aset-aset hasil pemerasan yang diduga telah dialihkan ke pihak ketiga. Rakyat Riau berhak mendapatkan keadilan, dan uang rakyat yang dirampok harus dikembalikan sepenuhnya ke kas daerah. (Red/katabangsanews.com)

Tentang katabangsanews.com:
katabangsanews.com adalah platform blog berita nasional yang menyajikan informasi aktual, tajam, dan tepercaya mengenai dinamika politik, sosial, ekonomi, serta isu-isu lingkungan hidup yang berkembang di Indonesia.

Kontak Media:
Tim Publikasi & Hubungan Masyarakat
Redaksi Katabangsanews.com
Email: redaksi@katabangsanews.com
Situs Web: www.katabangsanews.com

Gambar : Ilustrasi By AI-